RSS

KOPIMISME DALAM TINJAUAN ILMU KEARSIPAN (KAJIAN ASPEK AKSESIBILITAS ARSIP)

03 Jul

Di era globalisasi, informasi sudah dianggap sebagai salah satu dari bentuk kebutuhan primer manusia. Informasi ibarat darah dalam tubuh manusia. Sehari saja tanpa adanya informasi yang datang dari dan kepada individu, maka ia akan tertinggal jauh berabad-abad ke belakang.

Era globalisasi juga dimaknai sebagai era keterbukaan informasi publik. Manusia dapat dengan bebas dan mudah berbagi dan mengakses informasi dari berbagai sumber yang disediakan, terutama di dunia maya. Kemunculan berbagai situs jejaring sosial menjadi salah satu contoh kebebasan berbagi dan mengakses informasi. Selain itu, berbagai situs, dari yang berkualitas hingga yang abal-abal pun bermunculan, ditambah dengan penyedia layanan web praktis semisal blogspot dan wordpress. Pada satu sisi, fenomena keterbukaan informasi dan kebebasan menyebarkan berbagai sumber informasi dapat menambah wawasan dan membentuk wacana pola pikir masyarakat yang semakin maju dan berkembang. Ia juga menandai terpenuhinya standar demokrasi yaitu kebebasan publik dalam mengakses berbagai informasi, terutama yang terkait dengan hajat hidup orang banyak. E-Government menjadi suatu keharusan bagi instansi-instansi pemerintahan hingga perguruan tinggi. Namun, perlu dilihat juga sisi lain yang mengundang munculnya permasalahan baru dibidang manajemen informasi dan pengambilan keputusan yang berbasis pada beberapa sumber informasi. Kasus cyber crime juga meningkat tajam. Berbagai bentuk hoax kerapkali menimbulkan kekacauan publik. Pada akhirnya, masyarakat mulai kurang dapat menyeleksi informasi mana yang termasuk valid dengan yang aspal alias asli tapi palsu. Portal-portal milik pemerintah pun tidak jarang menjadi sasaran para hacker yang kemudian menyebarkan isu-isu maupun data-data tidak valid untuk membangun wacana negatif terkait pemerintahan. Pembajakan informasi kian melebarkan sayapnya. Hal ini kemudian ditandai dengan kemunculan suatu agama baru terkait kebebasan mengakses informasi, yang dalam beberapa portal berita dinyatakan telah disahkan oleh salah satu negara di kawasan Eropa Utara.

 

Kopimisme

Isaac Gerson mendirikan agama Kopimisme pada usianya yang ke 19 tahun. Agama yang dibentuk mahasiswa ilmu filsafat salah satu universitas di Swedia ini begitu mengagungkan nilai informasi. Salah satu pengikutnya mengklaim bahwa apa yang mereka lakukan bukanlah suatu bentuk ilegal, namun hanya membuka suatu distribusi pengetahuan kepada seluruh umat manusia. Mereka menghendaki agar kebebasan berbagi informasi dilindungi oleh suatu aspek religi atau agama. Metode copy-paste bagi penganut Kopimisme merupakan bentuk ritual peribadatan. Para penganut Kopimisme berpendapat bahwa informasi tidak memiliki kehidupan dan bisa saja dilupakan sehingga cara melestarikannya adalah dengan menggandakan atau meng-copy-paste. Namun sayangnya, tindakan copy-paste yang mereka lakukan tanpa menghiraukan aspek copyright atau hak cipta. Secara tersirat, dalam agama Kopimisme, informasi adalah hak milik semua, bukan hak milik si pencipta informasi. Selain itu, Kopimisme juga menentang segala bentuk upaya anti pembajakan.

Bagi siapa saja yang ingin bergabung dengan Kopimisme, ia harus menyetujui bahwa segala hal boleh di copy dan informasi seharusnya bersifat bebas tanpa terikat apapun.

 

Kopimisme dalam Pandangan Ilmu Kearsipan

Arsip merupakan salah satu bentuk informasi yang rawan terhadap pembajakan atau penggandaan tanpa ijin, terutama pada jenis arsip elektronik. Sifat otentisitas arsip menjadi bahan pertimbangan utama dalam bidang hukum. Suatu arsip dapat menjadi bahan bukti di pengadilan apabila arsip tersebut dinyatakan asli, informasi di dalamnya tidak diubah-ubah dan nyata bentuknya. Untuk menghadapi kasus penggandaan hal yang menjadi fokus utama, yaitu masalah keterbukaan dan ketertutupan arsip atau biasa dikenal dengan aksesibilitas arsip.

Aksesibilitas

Aksesibilitas merupakan salah satu asas dalam penyelenggaraan kegiatan kearsipan, yaitu penyelenggaraannya harus dapat memberikan kemudahan, ketersediaan dan keterjangkauan bagi masyarakat untuk memanfaatkan arsip[1]. Dalam pandangan Sandra Hinchey dan Sigrid McCausland, aksesibilitas atau akses dipahami sebagai: the terms and conditions of availability to records or information maintained by an archives for examination and consultation by researchers[2](suatu situasi dan kondisi atas ketersediaan informasi dari suatu rekaman atau informasi yang disimpan dalam suatu arsip untuk keperluan pemeriksaan dan konsultasi oleh para peneliti). Aksesibilitas terkait dengan ketersediaan informasi, tetapi tidak serta merta informasi dalam arsip dapat disebarluaskan begitu saja, seperti yang dilakukan para penganut Kopimisme yang diwajibkan untuk menyebarluaskan informasi tanpa batasan. Dalam penyediaan informasi arsip, ada dua hal yang perlu diperhatikan, yaitu terkait keterbukaan dan ketertutupan arsip.

Pada dasarnya, sifat arsip dinamis adalah tertutup. Hal ini karena terkait dengan kinerja organisasi yang sedang berjalan. Jika sampai mengalami kebocoran, bukan tidak mungkin kinerja organisasi yang sedang berjalan akan kacau atau tidak maksimal karena adanya intervensi dari pihak luar yang tidak mendapat kewenangan untuk ikut serta dalam kinerja organisasi. Belum lagi jika ada yang bermaksud untuk menggagalkan atau merusak sistem kinerja suatu organisasi karena alasan-alasan yang tidak berdasarkan hukum. Ada anggapan bahwa di negara-negara dengan paham demokrasi liberal, keterbukaan arsip diartikan bahwa setiap orang berhak mendapatkan atau memperoleh informasi apapun yang dikehendaki. Anggapan ini juga yang menjadi landasan gerak Kopimisme yang cabangnya juga ada di negara-negara berpaham demokrasi liberal. Namun ternyata, tidak sepenuhnya demikian. Hal ini ditegaskan dengan adanya the right of information of act, access to information act, freedom of information act. Begitu pula Indonesia yang sempat meneriakkan perlunya kebebasan berpendapat, kebebasan memperoleh informasi, transparansi publik dan sejenisnya. Pemerintah kemudian mengatur tentang kebebasan mengakses informasi dan transparansi publik, utamanya untuk mengakses informasi dari dalam pemerintahan, dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

Dalam kearsipan, terdapat pembatasan dalam penyediaan arsip yang bergantung pada kadar kerahasiaannya. Arsip-arsip yang harus tetap dalam kondisi tertutup antara lain:

–          Arsip yang bisa merugikan kepentingan nasional

–          Arsip yang bisa membahayakan keamanan negara

–          Arsip mengenai sengketa batas negara

–          Arsip yang bisa menimbulkan SARA

–          Arsip yang menyangkut privacy seseorang yang masih hidup

–          Arsip yang atas permintaan penyerahan arsip, tidak boleh dibukasediakan untuk umum, kecuali ada peraturan lain

–          Arsip yang belum ada sarana temu baliknya

–          Arsip yang dalam keadaan rusak

Beberapa hal yang perlu diperhatikan juga terkait dengan arsip-arsip yang berada dalam jangkauan teknologi informasi:

  1. Privacy, yaitu usaha melindungi informasi dari orang yang tidak berhak mengakses.
  2. Integrity, yaitu informasi tidak boleh diubah tanpa seizin pemiliknya.
  3. Authentication, yaitu metode untuk menyatakan keaslian informasi dan pengakses
  4. Availability, yaitu ketersediaan informasi ketika dibutuhkan.

Ancaman hukuman yang dapat dikenakan terkait aksesibilitas arsip dalam undang-undang kearsipan diantaranya:

Setiap orang yang dengan sengaja menguasai dan/atau memiliki arsip negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 untuk kepentingan sendiri atau orang lain yang tidak berhak dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)[3]

 

Setiap orang yang dengan sengaja menyediakan arsip dinamis kepada pengguna arsip yang tidak berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) (tentang arsip dinamis) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah)[4]

 

Barangsiapa dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pencahariannya, baik yang sekarang maupun yang dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah[5]

 

Kesimpulan

Dengan demikian, tidak semua orang dan tidak semua informasi dalam arsip dapat dengan bebas tanpa batasan dapat diakses dan disebarluaskan seperti yang dilakukan para penganut Kopimisme. Ketertutupan arsip difungsikan sebagai pembatasan informasi dan pengguna Ada beberapa batasan yang harus ditaati demi menjaga keamanan, keselamatan dan stabilitas masyarakat. Jika semua pihak, tanpa terkecuali, diberikan kebebasan tanpa batas dalam mengakses sampai dengan menyebarluaskan informasi, terutama informasi yang seharusnya dirahasiakan, maka tidak hanya menimbulkan ledakan informasi yang dahsyat, tetapi juga makin meluasnya kerusuhan dan kekacauan akibat informasi yang disalahgunakan.

 

 

 

 

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA

Pederson, Ann (Ed.), Keeping Archives, 1987, Sidney: Australian Society of Archivists Incorporated

 

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan

 

KUHP tentang Cyber Crime

 

http://kopimistsamfundet.us/


[1] Penjelasan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;

 

[2]Sandra Hinchey, Sigrid McCausland. Keeping Archives (Sydney: Australian Society of Archivists Incorporated, 1987), hlm. 189

[3] Undang-Undang No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan pasal  81;

 

[4] Ibid., pasal 82;

 

[5] KUHP Pasal 322 ayat 1

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada Juli 3, 2012 in Karya Tulis

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: